DIALEKSIS.COM | Suka Makmue - Bupati Nagan Raya, Provinsi Aceh, Dr. TR. Keumangan, S.H., M.H., menyampaikan jawaban dan penjelasan atas laporan panitia khusus (pansus) serta pandangan umum fraksi-fraksi DPRK Nagan Raya terhadap Rancangan Qanun (Raqan) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Permukiman dalam Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Kesehatan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperkuat kedudukan Konsil Kesehatan Indonesia (KKI) dan Kolegium Kesehatan sebagai penegasan penting atas desain tata kelola profesi kesehatan yang berbasis konstitusi.
DIALEKSIS.COM | Blangpidie - Sengketa lahan antara masyarakat dan PT Cemerlang Abadi (PT CA) di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) kembali menjadi sorotan. Instruksi Bupati Abdya, Safaruddin, kepada Kepala Dinas Pertanahan untuk segera menuntaskan konflik tersebut dinilai sebagai langkah penting dalam memperbaiki tata kelola pertanahan di daerah.
DIALEKSIS.COM | Aceh - Polemik dugaan penjualan tanah milik TA Khalid yang menyeret nama seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kembali menyita perhatian publik. Laporan yang diajukan pengusaha Sofian M Diah ke kepolisian setempat tidak hanya memunculkan perdebatan antarindividu, tetapi juga membuka diskursus yang lebih luas tentang kepastian hukum, tata kelola agraria, serta integritas penegakan hukum.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatat capaian kinerja signifikan selama 1 Oktober 2024 - 1 Oktober 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, mengatakan transformasi digital menjadi kunci peningkatan layanan.
DIALEKSIS.COM | Analisis - Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan penting bagi kota modern. Bukan hanya sebagai paru-paru kota, tetapi juga ruang bersama yang mencerminkan nilai sosial, budaya, dan sejarah suatu wilayah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin keberadaan dan pengelolaan RTH secara adil dan berkelanjutan.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menanggapi putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terhadap T. Zahlul Fitri, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Aceh Besar dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Puskesmas Lamtamot tahun 2019.
DIALEKSIS,COM | Jakarta - Kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting yang dapat memacu kinerja industri manufaktur di Indonesia. Oleh sebab itu, Kementerian Perindustrian konsisten untuk turut menciptakan iklim usaha yang kondusif di tanah air sehingga produktivitas sektor industri manufaktur tetap berjalan baik.
DIALEKSIS.COM | Indepth - Sudah lebih dua tahun perkaranya hanya “diendus-endus”, belum ada kepastian. Apakah akan ada tersangka seumur hidup, tanpa ada kepastian hukum?
DIALEKSIS.COM | Meulaboh - Penjabat Bupati Aceh Barat Drs Mahdi Efendi mengajak semua pihak menjaga kondusivitas dan kepastian hukum sehingga saat menjalankan investasi di Bumi Teuku Umar merasa aman dan nyaman.
DIALEKSIS.COM | Meureudu - Kabupaten Pidie Jaya mencatatkan prestasi dalam pemberian kepastian hukum terhadap tanah wakaf melalui program sertipikat tanah wakaf yang diselenggarakan oleh Pemkab Pidie Jaya, Badan Pertanahan Nasional, dan Kementerian Agama setempat.
DIALEKSIS.COM | Aceh Singkil - Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, jamiman hak serta terselenggaranya tertib administrasi pertanahan terhadap objek-objek bidang tanah yang diselenggarakan melalui mekanisme wakaf dari Waqif selaku pemberi wakaf kepada Nadzir selaku penerima wakaf, ditambah lagi maraknya perkara pertanahan objek tanah wakaf yang bergulir di Pengadilan, mendorong Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Singkil untuk melakukan pensertipikatkan tanah-tanah wakaf secara masif yang ada di Kabupaten Aceh Singkil.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum), Dr Fadil Zumhana menyetujui sembilan Permohonan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H. Laoly menegaskan bahwa Pemerintah dan DPR RI menghormati, mematuhi, serta akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Cipta Kerja dengan sebaik-baiknya. Hal itu disampaikan Yasonna dalam orasi ilmiah memperingati Dies Natalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Provinsi Aceh mendapatkan dua status yang bersamaan, yaitu otonomi khusus dan keistimewaan Aceh, lantas hal apa yang mendasari pembuatan qanun dan bendera sebagai lambang Aceh. Hal itu diungkapkan akademisi Hukum Tata Negara Universitas Syiah Kuala (USK), Kurniawan SH LLM, Jumat (14/1/2022) di Kanal YouTube tvriacehofficial terkait “Kepastian Hukum Qanun Bendera dan Lambang Aceh”.